Selasa, ( 20/10) 2020 Kegiatan Posyandu Desa Tembuku di Banjar Dinas Penida Kelod. Di masa pandemi, kegiatan posyandu harus tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan. ...

  Senin, ( 12/ 10 ) 2020 Rapat Pembentukan LPM  Desa Tembuku masa bhakti 2020-2025 dan Karang Taruna yang ada di  Desa Tembuku, rapat diadakan di ruang rapat Kantor Desa Tembuku, yang dihadiri oleh Perbekel Desa Tembuku I Ketut Mudiarsa, Bhabinkamtibmas Desa Tembuku,  Aiptu I Wayan Weda, Babinsa Desa Tembuku,  Serda I nyoman Jujur, Tokoh Masyarakat, . Acara dibuka oleh  Bapak Perbekel Desa Tembuku, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa LPM menyerap Aspirasi yang ada di Desa Tembuku, LPM merupakan kepanjangan ...

1 I KETUT MUDIARSA LAKI-LAKI PENIDA KELOD, - PERBEKEL SLTA / SEDERAJAT 2 SANG AYU PUTU MARTINI PEREMPUAN TEGALASAH , 09-08-1983 SEKRETARIS DESA SLTA / SEDERAJAT 3 ANAK AGUNG KETUT SEMARAJAYA LAKI-LAKI BANGLI, 31-12-1969 KASI PELAYANAN SLTA / SEDERAJAT 4 I KOMANG EKA ADI LAKI-LAKI BANGLI, 10-12-1978 KASI KESRA SLTA / SEDERAJAT 5 NI NYOMAN SARIASIH PEREMPUAN KEDUI, 31-12-1968 KASI PEMERINTAHAN SLTA / SEDERAJAT 6 DEWA AYU MADE ADNYANI PEREMPUAN TEGALASAH , 31-12-1971 KA UR UMUM DESA TEMBUKU SLTA ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa Tembuku mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis ...

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklahmudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya.Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyatabelum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio terus meningkat sudahdi atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakinlebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merahbagi kelompok usaha ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...